Aturan anyar dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai biaya operasional menimbulkan kegelisahan bagi para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Lamongan.

Situasi ini membuat pihak pengelola SPPG berada dalam dilema, di mana mereka harus memilih antara memangkas jumlah relawan atau tetap mempertahankan pegawai namun harus memotong besaran upah mereka.

Sirodjuddin selaku perwakilan Mitra Relawan SPPG Dlanggu yang terletak di Kecamatan Deket, Lamongan, menyampaikan bahwa regulasi tersebut memaksa pengelola untuk mengevaluasi kembali operasional di lapangan.

Kendati pihak BGN tidak menyarankan pemutusan hubungan kerja serta memberikan opsi alternatif berupa sistem giliran atau jam kerja shift, aturan tersebut dinilai tetap berdampak pada kelancaran produksi SPPG.

“Dari BGN memang tidak boleh mengeluarkan atau membatasi relawan. Tapi kalau saya pikir secara mendalam ini puyeng, tidak bisa, tetap harus mengeluarkan relawan itu,” ungkapnya saat kegiatan istigasah dan doa bersama, Minggu (8/11/2026).

Gus Sirod, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa setiap unit SPPG mempunyai beban tugas serta karakteristik yang tidak seragam, sehingga kebutuhan tenaga kerjanya pun berbeda-beda.

Keberadaan tenaga kerja yang memadai dipandang krusial agar seluruh rangkaian operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan maksimal.

“Sekarang ada lima divisi. Lima divisi itu kalau 15 relawan kita bagi lima, itu aja 10, itu belum termasuk cleaning service dan satpam, Pak,” ujarnya.

Dirinya menaruh harapan agar persoalan penataan tenaga pendukung ini bisa menjadi bahan perbaikan bersama, sehingga SOP dari BGN mampu mengakomodasi keperluan teknis tiap SPPG secara adil.

“Yang saya minta setelah acara ini saya berdoa juga mengharapkan, sangat berharap untuk Bapak Sudaryono mengkaji ulang, mengevaluasi lagi masalah relawan biar tetap kembali seperti semula,” tambahnya.

Pandangan senada diutarakan oleh Priatini yang mewakili pekerja bagian divisi pengolahan perlengkapan. Ia berpendapat bahwa Program MBG selama ini telah diandalkan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, khususnya kaum ibu rumah tangga serta masyarakat dari golongan prasejahtera.

Penerapan aturan yang berisiko mengurangi jumlah relawan tersebut dikhawatirkan justru berlawanan dengan misi utama program dalam memperluas kesempatan kerja.

“Program Pak Prabowo kan menciptakan lapangan kerja. Nah, terus kebijakan BGN kan mengurangi, mengurangi relawan. Otomatis pekerja itu berkurang. Seharusnya kan menciptakan lapangan kerja. Kok malah ini kebijakan BGN kok tambah mengurangi,” ungkap Priatini. (AB)