Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menginstruksikan perbaikan data kemiskinan supaya distribusi bantuan sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran. Langkah krusial yang ditekankan adalah melaksanakan pendataan dari bawah atau bottom up dengan menggandeng ketua Rukun Tetangga (RT) yang paham betul situasi ekonomi warga.

Langkah pembenahan ini mendesak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri lantaran masih didapati ketidaksesuaian antara data desil dan fakta ekonomi warga. Oleh karena itu, data acuan untuk pembagian bantuan sosial ini wajib diperbaiki agar selaras dengan realitas di lapangan.

Mas Dhito menyampaikan bahwa perbaikan data tidak cukup hanya bertumpu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Walau pencatatan administrasi kependudukan mulai berjalan secara digital, peran serta warga tetap diperlukan demi menjamin akurasi penerima bantuan.

“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemkab Kediri menggenjot percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sampai tanggal 28 Oktober 2026, tercatat ada 54.605 jiwa yang sudah merampungkan aktivasi IKD.

Di samping itu, disiapkan pula agen perlindungan sosial (Perlinsos). Lebih dari 5.000 orang telah tercatat sebagai agen Perlinsos guna membantu warga mengusulkan individu yang dipandang betul-betul memerlukan bantuan.

Bagi Mas Dhito, pendataan bansos wajib dijalankan secara bottom up dengan menitikberatkan pada situasi riil masyarakat. Proses pengajuan maupun koreksi data dipastikan tidak boleh dilandasi oleh kedekatan personal, rasa suka, ataupun ketidaksukaan terhadap pihak tertentu.

Peran ketua RT dan RW dipandang sangat vital karena mereka yang paling mengerti kondisi sosial serta ekonomi warga di wilayah masing-masing.

“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.

Lewat perbaikan data serta keikutsertaan masyarakat, Pemkab Kediri menaruh harapan agar pendistribusian bansos bisa lebih tepat sasaran sehingga bantuan benar-benar sampai kepada warga yang berhak. (AB)