Pemerintah Kota Kediri telah merumuskan delapan prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Program tersebut mencakup pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, percepatan ekonomi, serta penjagaan kerukunan sosial dan toleransi.

Seluruh prioritas ini dijadikan acuan dalam pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2027. Nota Keuangan Rancangan APBD tersebut dipaparkan oleh Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Kediri pada Kamis (22/10/2026).

Jalannya rapat bertempat di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

Adapun tema pembangunan Kota Kediri pada 2027 ditetapkan bertajuk “Penguatan Layanan Dasar dan Akselerasi Transformasi Pembangunan melalui Inovasi, SDM dan Infrastruktur untuk Penguatan Daya Tarik Kota”. Tema tersebut berfungsi sebagai fondasi program pembangunan yang diselaraskan bersama kebijakan tingkat provinsi maupun nasional.

Delapan poin prioritas pembangunan yang dirancang mencakup pelaksanaan Program Merata, peningkatan mutu SDM, pembangunan infrastruktur beserta pengembangan sektor pariwisata, serta penguatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan warga.

Di samping itu, Pemkot Kediri turut memfokuskan perhatian pada penguatan inovasi, optimalisasi kinerja aparatur negara, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan perbaikan kualitas layanan publik. Pada sektor tata kota, fokus ditujukan pada penataan ruang, pengaturan perdagangan informal, manajemen parkir, penurunan angka kawasan permukiman kumuh, serta perawatan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Dua poin prioritas terakhir meliputi peningkatan investasi beserta perluasan lapangan pekerjaan, serta penguatan karakter kebangsaan, kerukunan sosial, dan toleransi di tengah masyarakat.

Berkenaan dengan aspek keuangan, pendapatan daerah Kota Kediri pada 2027 dipatok pada angka Rp1,34 triliun. Di sisi lain, alokasi belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1,49 triliun.

Melalui perbandingan tersebut, rancangan APBD Kota Kediri mencatatkan defisit sebesar Rp145 miliar. Guna menutupi selisih anggaran tersebut, Pemkot Kediri mengandalkan penerimaan pembiayaan senilai sama yang diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan rencana anggaran ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menyatakan harapannya agar proses pembahasan bersama pihak DPRD hingga tahap pengesahan APBD 2027 bisa terlaksana dengan baik, tepat waktu, akuntabel, serta transparan. Ia juga berharap anggaran yang disahkan nantinya mampu mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga Kota Kediri.

Agenda rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh pimpinan DPRD, para asisten serta staf ahli, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Kediri, dan para anggota DPRD Kota Kediri. (AB)