Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) resmi dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kehadiran dewan ini menandai pergeseran fokus kebijakan yang kini lebih berorientasi pada kesejahteraan keuangan keluarga, melampaui sekadar perluasan akses layanan keuangan.

Peresmian tersebut dilakukan melalui penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, yang turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ucap Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan dalam laporan bahwa transformasi kelembagaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, yang sebelumnya dikenal sebagai Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Kebijakan tersebut kini diperluas untuk memastikan kondisi finansial keluarga dapat dijangkau secara komprehensif.

“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” tutur Menko Airlangga.

Pusat perhatian diarahkan pada keluarga karena unit tersebut dinilai sebagai skala ekonomi terkecil di tengah masyarakat. Melalui langkah ini, efektivitas dari berbagai program dan layanan keuangan dapat dipantau langsung hingga lingkup rumah tangga.

“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ucapnya.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026 yang dilaporkan Menko Airlangga, tingkat inklusi keuangan di Indonesia berada di angka 93,61 persen, sementara literasi keuangan menyentuh 69,57 persen.

Dalam struktur kepengurusan, Presiden Prabowo memegang posisi sebagai ketua dewan, didampingi Menko Perekonomian yang bertindak sebagai ketua harian. Sejumlah kementerian serta lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan turut tergabung sebagai jajaran pimpinan dan anggota.

Pelaksanaan program ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan terhadap guncangan ekonomi atau financial resilience, serta rasa aman dalam pengelolaan dana atau financial security. Pemerintah juga telah menyusun strategi nasional untuk kesejahteraan keluarga, sementara implementasi di daerah difokuskan pada perluasan pembiayaan UMKM serta penguatan literasi keuangan.

Jakarta, 22 Oktober 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Instagram: sekretariat.presiden