Komitmen memperluas jangkauan layanan keuangan bagi publik, mencakup kemudahan kredit usaha dan kepemilikan rekening bank, disuarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa sewaktu mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, hari Kamis (22/10). Kehadiran beliau adalah mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Mbak Dewi mengutarakan bahwa agenda Rakornas tersebut mengulas evaluasi hasil serta program perluasan layanan keuangan, yang mencakup penyediaan pendanaan bagi para pelaku usaha serta kepemilikan rekening bagi masyarakat umum serta kalangan pelajar.

“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” kata.

Di samping pembiayaan usaha, Mbak Dewi memberikan penekanan terkait urgensi kepemilikan rekening pribadi, khususnya guna kepentingan distribusi bantuan. Upaya ini dipandang mampu menghadirkan keamanan bertransaksi sekaligus menekan potensi penyelewengan.

“Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian,” harapnya.

Berkenaan dengan pelaksanaan Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sudah mempunyai 552 TPAKD yang tersebar di wilayah provinsi, kabupaten, hingga kota.

Tercatat pada tahun 2026, angka literasi keuangan nasional menyentuh 69 persen, sementara indeks inklusi keuangan sudah melewati angka 93 persen.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara yang sama menyampaikan apresiasi atas sinergi antara OJK, jajaran pemda, Bank Indonesia, serta berbagai unsur dalam memperluas akses keuangan warga.

Prabowo menekankan pentingnya peran pemerintah pusat hingga daerah dalam mengelola kekayaan dan sumber daya Indonesia untuk kemakmuran rakyat.

“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.

Dalam rangkaian acara tersebut, Presiden turut meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) serta meluncurkan roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan dalam memperkuat akses keuangan di berbagai daerah.