Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri kini sudah beroperasi. Keberadaan koperasi tersebut berfungsi sebagai pusat ekonomi pedesaan serta sarana pemerintah guna mendistribusikan barang subsidi dan bantuan sosial.

Pemerintah Kabupaten Kediri senantiasa memberikan dukungan terhadap program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa dukungan tersebut mencakup penyediaan lahan untuk pendirian gerai KDKMP.

Mas Dhito juga menegaskan bahwa kehadiran KDKMP di setiap desa maupun kelurahan tidak dimaksudkan untuk menyaingi usaha milik warga. Koperasi ini diposisikan sebagai infrastruktur resmi pemerintah guna menyalurkan berbagai komoditas bersubsidi, termasuk gas melon atau elpiji 3 kg, pupuk, serta kebutuhan pokok lainnya.

"Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini," ujar Mas Dhito usai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP Sonorejo yang terletak di Kecamatan Grogol pada Kamis (15/10).

Di samping menyalurkan bantuan subsidi pemerintah kepada warga, koperasi ini turut diproyeksikan untuk menyalurkan program bansos. KDKMP juga akan diintegrasikan dengan gerai perbankan serta fasilitas bantuan permodalan usaha PNM Mekaar berbunga ringan.

Secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Kediri, dari total 344 desa/kelurahan, sudah ada 343 gerai KDKMP yang pembangunannya rampung 100 persen. Dari fasilitas yang telah berdiri tersebut, pengecekan juga difokuskan pada kepastian kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti," jelasnya.

Di sisi lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan menggarisbawahi bahwa berdirinya KDKMP diharapkan mampu mencegah terjadinya kebocoran dalam distribusi barang subsidi pemerintah. Penyaluran bantuan pun diyakini bisa lebih tepat sasaran karena langsung diterima oleh masyarakat yang berhak.

Zulkifli menambahkan, selain berfungsi sebagai infrastruktur penyaluran bansos seperti PKH dan barang subsidi, KDKMP juga berperan sebagai offtaker yang siap menyerap hasil produksi warga desa. Contohnya apabila harga jual gabah tidak mencapai Rp6.500 per kilogram sesuai standar ketetapan pemerintah, pihak koperasi yang akan membelinya.

"Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang," pungkasnya.