DEMAK – Tiga desa di wilayah Kabupaten Demak ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Inisiatif ini bertujuan untuk mendongkrak kesejahteraan warga serta menguatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Demak, Arief Sudaryanto, menyatakan bahwa mulanya ada empat desa yang diajukan untuk program tersebut. Setelah tahapan verifikasi selesai, tiga desa dinyatakan memenuhi syarat.

“Kalau di Demak sebenarnya kita usulkan empat. Kemudian diverifikasi dan disetujui tiga desa, yaitu Desa Purworejo dan Betahwalang di Kecamatan Bonang, serta Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung,” ujar Arief.

Ia menjelaskan bahwa ketersediaan lahan milik desa yang belum terpakai menjadi salah satu acuan penentuan lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi, tiga wilayah tersebut dinilai lolos ketentuan program KNMP.

Kegiatan pembangunan di ketiga titik tersebut sudah mulai berjalan, meskipun pengerjaan fisik masih berada pada fase awal.

“Kemarin terakhir kami melihat masih pembersihan lahan. Belum pembangunan fisik,” jelasnya.

Arief menargetkan pembangunan seluruh Kampung Nelayan Merah Putih itu rampung pada tahun ini. Mengingat sisa waktu sekitar empat bulan dalam tahun anggaran berjalan, pihaknya meyakini durasi tersebut memadai untuk merampungkan konstruksi.

“Kami memperkirakan tiga-tiganya bisa, karena ini tahun anggaran. Masih ada waktu sekitar empat bulan. Cukup saya kira untuk membangun konstruksi,” katanya.

Arief memaparkan bahwa rancangan Kampung Nelayan Merah Putih kedepannya tidak hanya berfungsi sebagai kawasan tempat tinggal nelayan, melainkan juga dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi warga pesisir secara terpadu.

Sarana yang direncanakan meliputi area berlabuh bagi nelayan, balai lelang ikan, serta fasilitas penunjang seperti pabrik es skala mini.

“Kalau yang lengkap itu ada pabrik es mini. Sehingga hasil tangkapan ikan bisa diawetkan. Jadi kalau belum sempat dijual, ikannya bisa tetap awet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief menyebutkan bahwa penentuan lokasi turut memperhitungkan keberadaan komunitas nelayan serta tempat pelelangan ikan yang telah beroperasi sebelumnya di kawasan tersebut.

Terkait standar dan indikator pembangunan KNMP, Arief mengemukakan bahwa aturan bakunya diatur langsung oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) di bawah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari sisi warga, Arief menilai para nelayan pada prinsipnya sudah siap menyambut program tersebut. Kendati demikian, pemda memandang perlunya sosialisasi serta pendampingan lanjutan, utamanya berkaitan dengan tata kelola fasilitas yang kelak berstatus sebagai aset desa.

“Sudah. Tetapi memang nanti perlu pendampingan. Karena kalau ada hal baru yang menjadi milik desa, nanti pengelolaannya seperti apa,” ujarnya.

Pembentukan kelembagaan koperasi yang akan mengatur kegiatan ekonomi di kawasan itu menjadi salah satu hal yang harus dipersiapkan. Oleh sebab itu, sosialisasi ke warga dipandang esensial sebagai bagian dari ketentuan program.

Berkenaan dengan eksistensi KNMP dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) eksisting, Arief mengharapkan keduanya dapat menjalin kerja sama.

Ia menegaskan bahwa keberadaan KNMP tidak dimaksudkan untuk menggusur ataupun mematikan operasional TPI yang sudah berjalan.

“Kalau saya berharapnya bisa semacam kolaborasi. Kalau kemudian ada nelayan yang berlabuh di sini dan bisa dilayani untuk lelang di situ, ya mengapa tidak, sepanjang menguntungkan nelayan,” katanya.

Arief menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan wajib yang mengharuskan seluruh hasil tangkapan ikan disetor dan dilelang di Kampung Nelayan Merah Putih.

Dalam implementasinya, kendala utama yang dihadapi berkisar pada ketersediaan lahan karena regulasi program mewajibkan penggunaan tanah milik desa.

Arief memastikan pihaknya tidak mendapati adanya penolakan dari pemerintah desa ataupun anggapan bahwa program tersebut bermuatan kepentingan politik.

“Kami tidak melihat itu. Kesulitannya memang lebih kepada terbatasnya lahan,” ujarnya.

Kehadiran KNMP di masa mendatang diharapkan mampu memberikan pengaruh langsung terhadap perekonomian warga pesisir. Di samping menunjang kegiatan nelayan, prasarana yang dibangun juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat.

“Harapannya nanti ketika sudah berjalan, potensinya bisa menyerap tenaga kerja lokal,” pungkas Arief.