DEMAK – Sejumlah perwakilan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Demak (Gebrak) melakukan kunjungan kerja ke Jakarta guna menyuarakan berbagai masalah seputar ketenagakerjaan. Agenda tersebut diisi dengan pertemuan bersama Komisi IX DPR RI serta jajaran Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Tenaga Kerja pada Kamis (17/9/26).

Dalam lawatan ini, rombongan pekerja asal Demak tersebut didampingi secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata. Kehadiran pimpinan legislatif daerah ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap tuntutan para buruh di tingkat pusat.

H Zainul Munashikin selaku anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB sekaligus anggota Panja RUU Ketenagakerjaan menyatakan pihaknya telah menerima delegasi serikat pekerja tersebut.

“Kami Komisi IX dari Fraksi PKB menerima perwakilan dari badan serikat pekerja dari Kabupaten Demak. Mereka ini mewakili ratusan ribu pekerja yang ada di Demak,” kata Zainul.

Kunjungan tersebut bertujuan memantau perkembangan terkini terkait draf RUU Perlindungan Tenaga Kerja yang sedang digodok oleh Komisi IX DPR RI.

Zainul menambahkan, Komisi IX telah merampungkan draf rancangan undang-undang tersebut berdasarkan hasil kerja Panja. Tahap berikutnya, Panja Komisi IX diagendakan untuk membahasnya bersama pihak pemerintah.

“Kami di Komisi IX sudah menyelesaikan draf RUU Perlindungan Tenaga Kerja dari hasil Panja kami di Komisi IX. Mulai minggu depan kami Panja Komisi IX akan bertemu dengan pemerintah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, aliansi buruh Demak juga menyerahkan sejumlah poin penting untuk dimasukkan sebagai materi pembahasan dalam RUU.

Terdapat lima isu pokok yang diserahkan, mencakup sistem pengupahan, outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pemutusan hubungan kerja (PHK), penentuan uang pesangon, serta batas usia pensiun.

Menurut Zainul, sebagian usulan dari serikat buruh tersebut sebenarnya telah masuk ke dalam draf final Panja, meskipun masih ada beberapa catatan yang perlu dibahas lebih lanjut.

“Beberapa masukan dari teman-teman FSPKEP, sebagian sebetulnya sudah terakomodir di dalam RUU hasil Panja, tapi ada juga beberapa poin yang belum masuk. Nanti akan kita diskusikan lagi dengan teman-teman di Panja,” jelasnya.

Pihaknya menaruh harapan agar seluruh masukan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan bersama pemerintah.

“Insyaallah kami Komisi IX, standing position kami adalah di para pekerja,” tegas Zainul.

Sementara itu, Ketua Aliansi Gerakan Buruh Demak (Gebrak), Jangkar Puspito, menjelaskan bahwa kunjungan ke Kompleks Parlemen ini dilakukan demi menyalurkan aspirasi masyarakat serta kaum pekerja di Demak.

“Kami perwakilan dari masyarakat Demak, khususnya mewakili buruh se-Kabupaten Demak. Kami dari Aliansi Gebrak datang ke Gedung DPR RI untuk bertemu Komisi IX dan anggota Panja RUU Ketenagakerjaan dengan memberikan lima aspirasi dan lima usulan terhadap RUU Perlindungan Tenaga Kerja,” kata Jangkar.

Ia menekankan bahwa Gebrak berharap usulan buruh Demak dapat diakomodasi dalam undang-undang ketenagakerjaan mendatang sehingga mampu memberikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja.

Jangkar juga memastikan pihaknya akan terus memantau setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup buruh dan warga Demak.

Di sisi lain, Ketua DPRD Demak Zayinul Fata menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan para pekerja. Kehadirannya mendampingi rombongan Gebrak hingga ke Senayan menjadi bukti sinergi antara pekerja dan DPRD dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Langkah pendampingan ini sekaligus memperlihatkan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama yang wajib dikawal oleh lembaga legislatif daerah dan para pekerja.

Melalui audiensi tersebut, aliansi buruh Demak menaruh harapan besar agar lima poin tuntutan mereka bisa menjadi perhatian utama dalam pembahasan lanjutan RUU Perlindungan Tenaga Kerja antara DPR RI dan pemerintah.