Pemerintah Kota Kediri bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Kediri guna mengawasi jalannya program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Langkah pengawasan ini diambil agar bantuan senilai Rp35 juta setiap unit rumah dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan sesuai peruntukan.
Kegiatan pengawasan tersebut dijalankan lewat evaluasi Proyek Strategis Daerah (PSD), yang turut melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Inspektorat.
Tim gabungan melaksanakan peninjauan terhadap perkembangan perbaikan rumah warga penerima bantuan di tiga titik wilayah pada Selasa (10/11/2026), yakni Kelurahan Tempurejo, Balowerti, dan Banjarmlati.
Syamsul Bahri selaku Kepala DPKP Kota Kediri menyampaikan bahwa pengecekan di lapangan bertujuan agar pelaksanaan program bebas dari penyimpangan serta sesuai dengan aturan dan sasaran.
“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.
Dalam tahun 2026, DPKP mencatat target sasaran bantuan sosial RTLH menjangkau 200 unit rumah, dan hingga kini realisasinya telah mencakup 190 penerima.
Di sisi lain, terdapat sejumlah calon penerima yang terpaksa batal melanjutkan program akibat kondisi tertentu seperti mengundurkan diri atau meninggal dunia. Pengalihan sisa alokasi tersebut diatur lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) demi memastikan target total 200 penerima manfaat tetap terpenuhi.
“Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.
Persyaratan rumah yang berhak menerima bantuan mencakup perbaikan pada bagian lantai, dinding, kamar mandi, serta atap. Selain itu, calon penerima wajib memenuhi syarat administratif berupa kepemilikan rumah pribadi serta masuk dalam kategori desil 1 sampai 4.
Bantuan dana tunai sejumlah Rp35 juta diserahkan langsung kepada setiap penerima untuk dibelanjakan secara mandiri, dengan estimasi waktu pengerjaan rehabilitasi rampung dalam kurun waktu maksimal dua bulan.
Guna menjamin penggunaan dana sesuai ketentuan, DPKP menugaskan pendamping dari unsur kelurahan yang bertugas membimbing penerima ketika membeli material sekaligus mengawal proses perbaikan rumah.
Syamsul menaruh harapan agar program tersebut mampu menghadirkan hunian yang kian layak dan nyaman bagi warga. Peran aktif Kejaksaan juga diharapkan mampu memperketat pengawasan agar bantuan diterima secara tepat oleh masyarakat yang memenuhi kualifikasi.
Sementara itu, Bernadeta Susan selaku perwakilan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri memaparkan bahwa program RTLH termasuk proyek strategis pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota.
Tim PPS Kejaksaan mengawal seluruh tahapan kegiatan agar senantiasa berpedoman pada petunjuk teknis dan aturan berlaku, sehingga pemanfaatan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta berdampak positif bagi masyarakat.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Susan menambahkan, pendampingan dari pihak kelurahan memegang peranan penting guna mengawal kelancaran pengadaan material hingga pelaksanaan fisik perbaikan rumah sesuai ketentuan.
Di samping itu, Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri turut melaksanakan peninjauan berkala secara langsung untuk memeriksa kondisi fisik rumah, validitas kriteria penerima, serta pemanfaatan dana bantuan.
“Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menanyakan secara langsung terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan,” ujarnya.
Tahapan evaluasi bakal dilanjutkan seusai peninjauan guna merumuskan perbaikan ke depan. Hasil tersebut diharapkan memberi masukan konstruktif bagi pemda agar program RTLH pada masa mendatang berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
Anwar, seorang warga Kelurahan Banjarmlati yang bekerja sehari-hari sebagai penjahit, menyampaikan rasa syukur atas perolehan dana rehabilitasi rumah senilai Rp35 juta tersebut.
Bagi Anwar, bantuan tersebut sangat berarti dalam menunjang perbaikan kondisi tempat tinggalnya yang memang memerlukan renovasi.
“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tuturnya.
Dirinya berharap huniannya dapat berubah menjadi lebih baik serta layak ditempati, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kediri atas uluran tangan yang diberikan. (AB)

Leave a Reply