Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kediri menekan angka kemiskinan hingga menyentuh satu digit dalam beberapa tahun belakangan dijadikan landasan untuk memperkuat program pengentasan serta mematok target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2027.

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyatakan bahwa prestasi dalam mempertahankan persentase kemiskinan pada level satu digit ini merupakan buah dari kolaborasi bersama yang wajib dijaga.

Merujuk data tahun 2026, total warga miskin di wilayah Kabupaten Kediri ada di angka 154.251 jiwa atau setara 9,58 persen. Perolehan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2025 yang kala itu menyentuh 157.470 jiwa atau 9,81 persen.

“Tentu ini harus kita pertahankan dan tingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak,” kata Mbak Dewi saat menutup Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Tegowangi, Kantor BKAD, Jumat (6/11).

Sebagai langkah penguatan, Pemkab Kediri menggulirkan program Nawa Pratistha atau Sembilan Jalan Kebangkitan. Program tersebut meliputi pembangunan rumah data terpadu, optimalisasi jaring pengaman sosial, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.

Selain itu, terdapat pula inisiatif berupa penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan akses pendidikan, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, serta optimalisasi kawasan hijau demi mendukung kemandirian pangan.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin memaparkan bahwa dari sisi pendanaan, Pemkab Kediri menggelontorkan anggaran senilai Rp510,14 miliar pada tahun 2025 guna menunjang aneka program penanggulangan kemiskinan.

Porsi terbesar dari total anggaran tersebut disalurkan ke bidang pendidikan dengan persentase 48,51 persen serta bidang kesehatan sebesar 31,63 persen.

“Besarnya alokasi pada dua sektor tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat,” pungkasnya.