Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk perundungan atau bullying di Kabupaten Kediri. Diperlukan langkah khusus guna mencegah serta menekan angka kejadian tersebut.

Dampak buruk perundungan dirasakan secara mendalam oleh para korban, sehingga pihak pelaku dinilai layak menerima ganjaran yang setimpal.

Di luar proses hukum, sanksi bagi pelajar yang terbukti melakukan perundungan di sekolah meliputi skorsing hingga dikeluarkan atau drop out (DO) demi menciptakan efek jera.

“Kita tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sanksi berat, kita bisa DO, atau skors dengan pendampingan khusus,” tegas Mas Dhito, Senin (26/10/2026).

Pencegahan perundungan, menurut Mas Dhito, dapat ditempuh melalui pengawasan secara berkala terhadap peserta didik baik di rumah maupun sekolah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri memerlukan sinergi antara orang tua dan para guru.

“Sebenarnya bicara bulyying, ada dua sosok yang punya peran besar untuk menyelesaikan, pertama orang tua dan yang kedua adalah guru,” terang Mas Dhito.

Selain itu, kemampuan serta kompetensi pengajar memegang peranan krusial dalam upaya pencegahan. Pemkab Kediri bahkan telah rutin melakukan profiling terhadap guru selama dua tahun belakangan.

Melalui langkah profiling tersebut, Pemkab Kediri mampu merumuskan kebijakan peningkatan kompetensi pengajar secara lebih tepat sasaran.

“Guru harus memahami treatment terhadap bullying,” jelas Mas Dhito.

Walaupun kasus serupa sempat pula muncul di wilayah lain, bupati yang mengenakan kacamata ini optimis bahwa masyarakat serta pelajar di Kabupaten Kediri tetap dapat mengendalikan perilaku agar terhindar dari perundungan.

Mas Dhito berpesan kepada seluruh anak didik di daerahnya agar senantiasa menjaga suasana belajar yang kondusif, salah satunya dengan menumbuhkan sikap saling menghormati antarsesama.