Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026 terus berlanjut. Pihak Pemerintah Kabupaten Demak memberikan tanggapan atas pandangan umum yang sebelumnya telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Penyampaian jawaban itu berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-31 Masa Sidang III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Demak pada hari Jumat, 4 September 2026. Pertemuan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Demak memberikan penjelasan resmi dari pihak eksekutif terhadap berbagai pertanyaan, saran, serta masukan yang diajukan oleh masing-masing fraksi DPRD.

“Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Demak dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” demikian pokok jawaban Pemerintah Kabupaten Demak dalam rapat paripurna tersebut.

Berbagai masukan dari pihak DPRD mencakup banyak aspek pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi sektor pendapatan, belanja, pembiayaan, efektivitas program pembangunan, sampai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Demak memastikan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 senantiasa berpedoman pada kapasitas keuangan daerah serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengelolaan keuangan daerah harus tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,” menjadi bagian dari penjelasan pemerintah daerah dalam menjawab pandangan umum fraksi.

Di sisi lain, jajaran DPRD Kabupaten Demak bersiap melanjutkan pembahasan melalui kewenangan fungsi anggaran dengan menelaah secara teliti setiap substansi dalam Raperda Perubahan APBD 2026.

Langkah pembahasan ini diperlukan agar kebijakan anggaran yang nantinya disahkan mampu menunjang program pembangunan sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan rapat paripurna ini juga merupakan rangkaian proses pembahasan antara pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Demak sebelum Raperda Perubahan APBD 2026 memasuki fase berikutnya.

Kerja sama antara kedua lembaga tersebut memegang peranan krusial dalam mekanisme perumusan kebijakan anggaran daerah. Melalui pembahasan yang menaati aturan berlaku, Perubahan APBD 2026 diharapkan mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah serta mendongkrak kualitas pelayanan publik di Kabupaten Demak.